Kabar bahwa Dinas Sosial DKI Jakarta menangkap 12 warga Jakarta yang memberikan sedekah kepada pengemis membuat banyak orang terkaget-kaget. Itikad baik bersedekah kok diganjar dengan denda dan kurungan penjara. Ternyata para warga yang tidak beruntung itu ‘tersandung’ Pasal 40 Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum, yang enforcement-nya mulai efektif dilaksanakan:

Setiap orang atau badan dilarang:

  1. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
  2. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
  3. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Hukumannya pun tidak main-main. Para warga ‘berhati mulia’ tersebut terancam pidana denda Rp100.000 sampai Rp20.000.000 atau kurungan 10 hari sampai 60 hari. Tindakan Dinas Sosial DKI Jakarta tersebut tampaknya bertolak dari sebuah premis sederhana: kalau tidak ada yang memberi sedekah, pasti tidak ada yang mengemis. Tapi persoalannya tidak bisa selesai hanya dengan bertumpu pada kalimat-kalimat hukum yang kaku.

    meraputih

    Menjadi pengemis atau gelandangan bukanlah cita-cita masa kecil. Tidak ada orang di dunia ini yang ingin merendahkan dirinya menjadi peminta-minta. Kita juga sepakat bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mengemis semata-mata adalah konsekuensi pahit dari keterpinggiran seseorang atau kelompok yang gagal secara ekonomi. Dalam tatanan masyarakat yang meletakkan kehormatan pada kekayaan materiil, pengemis dan gelandangan dicap sebagai kaum yang kotor dan kacau karena pencapaian ekonomi mereka rendah. Mereka secara sukarela menyingkir (disingkirkan?) dari lingkaran masyarakat kelas atas dan kelas menengah yang makmur dan sejahtera. Mungkin inilah apa disebut oleh Rhoda E. Howard (1995) sebagai “penyingkiran sosial.” Kondisi ini lantas menciptakan dua kelompok yang secara literal bertentangan tetapi ‘saling membutuhkan’ dalam konteks pengukuhan kelas sosial: ada peminta dan ada pemberi.

    Memasuki bulan Ramadan, jamak terjadi para pengemis dan gelandangan tumpah ruah ke Jakarta dari berbagai daerah. Jakarta sebagai pusat perputaran uang di negeri ini dianggap paling layak sebagai tempat berburu ‘rejeki’ dari warga-warga yang dermawan. Mumpung bulan puasa. Mereka memenuhi perempatan jalan dan lampu lalu lintas. Ada juga yang menyesaki angkutan umum seperti bus dan kereta api kelas ekonomi dengan berbagai cara: ada yang membagikan selebaran yang dilampiri amplop kosong, ada yang membawa bayi yang belum genap satu tahun sebagai umpan belas kasihan. Karena sudah kehabisan akal, bahkan ada yang menggunakan trik psikologis dengan setengah mengancam: “Daripada kami membunuh atau merampok, sudilah kiranya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara memberi kami uang untuk ongkos pulang kampung!”

    Para warga yang dermawan secara naluriah ‘menjaga’ perbedaan kelas sosial tersebut dengan memberi sedekah, terlepas dari tujuan untuk meringankan beban hidup para pengemis dan gelandangan. Jika terjadi berlarut-larut, hal ini semakin memperkuat stigma kotor dan rendah terhadap para pengemis. Lebih dari itu, hal ini secara tak langsung mengajarkan mereka untuk tetap memelihara mental meminta-minta. Belum lagi fakta yang harus dihadapi bahwa sebagian besar dari kaum inferior tersebut sebenarnya adalah korban dari sindikat atau organisasi terselubung yang memasok mereka dari berbagai daerah. Mereka memanfaatkan kemiskinan untuk mencari keuntungan. Pemutusan mata rantai dengan memburu para pemasok tersebut harus dijadikan target operasi pertama oleh aparat penegak hukum, sehingga kemunculan pengemis dan gelandangan secara masif ke Jakarta dapat dicegah. Semangat Perda tersebut seharusnya digiring ke arah ini.

    Amanat Konstitusi
    Namun, tetap tidak bijaksana jika Perda ini diberlakukan tanpa dibarengi solusi apapun. Setiap orang yang mengganggu ketertiban sudah selayaknya dikenai sanksi, tanpa memandang apakah ia seorang gelandangan atau seorang direktur. Jangan sampai nafsu menangkapi orang membutakan aparat terhadap akar permasalahan yang sebenarnya, yaitu kemiskinan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengharamkan ‘profesi’ sebagai pengemis, seharusnya jangan hanya bisa mengeluarkan fatwa, tetapi juga mampu memberikan alternatif-alternatif sebagai jalan keluar.

    Padahal dalam Pasal 34 UUD 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Menjadi warga negara berarti berhak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tingkat kehidupan yang layak. Diasumsikan bahwa hal-hal tersebut wajib disediakan oleh negara, terutama bagi kelompok masyarakat (orang miskin) yang tidak bisa menyediakannya untuk diri mereka sendiri. Amanat konstitusi wajib ditegakkan, karena merupakan peraturan tertinggi di Indonesia.

    Perda tentang Ketertiban Umum ini seharusnya juga memberikan upaya-upaya preventif dan rehabilitatif agar para pengemis dan gelandangan tidak dijadikan komoditi oleh para sindikat yang tidak bertanggungjawab. Jangan sampai peraturan dibuat hanya untuk dijadikan alat merepresi, tetapi juga memberikan penanganan agar para pengemis dan gelandangan kembali menjadi bagian masyarakat yang memiliki harga diri dan mencapai taraf hidup yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.