Setelah Indonesian Idol 2007, lalu apa lagi? Setengah panik dengan animo masyarakat yang mulai menurun terhadap program tersebut–di satu sisi, karena melulu menghasilkan penyanyi yang kurang berkualitas, dan di sisi lain, karena acara serupa juga menjamur di stasiun-stasiun televisi lain–RCTI bekerja sama dengan pihak Fremantle, berinisiatif mengembangkan program tersebut dalam konteks yang lebih besar.

asian idol

Asian Idol pun lahir berkat pemikiran untuk menciptakan kontes menyanyi dengan mempertandingkan idola-idola dari lima negara di Asia. Sesuai namanya, tentu kontes ini akan memilih seorang juara yang nantinya, tak tanggung-tanggung, menjadi idola di Asia. Asian Idol diikuti oleh negara-negara yang menyelenggarakan kontes idol-idolan serapan dari Barat, seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, Philipina, Singapura, dan India. Terpilihlah Mike Mohede pemenang Indonesian Idol 2005 mewakili Indonesia, untuk bertarung dengan wakil-wakil dari kelima negara pesaing.

Acara yang dihadiri oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Gus Dur, dan Agum Gumelar ini menyaksikan kemenangan wakil dari Singapura, Hady Mirza, sebagai Asian Idol pertama (indikasi bahwa pada tahun-tahun ke depan acara ini akan digelar lagi). Hasil ini memang berada di luar jalur perkiraan, karena menurut poll, pendapat juri, dan kualitas suara, jelas dia bukan kompetitor yang kuat. Namun, sebenarnya tidak perlu heran, karena ini bukan lagi kontes menyanyi, seperti tujuan awalnya, tetapi telah menjadi kontes popularitas. Sesuai dengan judul acaranya, Asian Idol adalah idola dari Asia, bukan penyanyi terbaik dari Asia!

Kontes idol-idolan ini berasal dari Inggris yang kemudian dipopulerkan di Amerika Serikat dengan tajuk American Idol. Sejak tahun 2002, AS sukses dengan program pencarian bakat menyanyi ini. Pemutaran perdananya di stasiun televisi Fox berhasil menyedot perhatian 26,5 juta pemirsa. Acara ini juga melahirkan bintang-bintang seperti Kelly Clarkson, Carrie Underwood, atau Clay Aiken. Beberapa di antaranya malah sempat mendapat penghargaan seperti Grammy dan MTV Music Award.

Karena latah, sebanyak 154 negara lainnya berbondong-bondong meminta lisensi untuk menggelar acara serupa di tempat masing-masing, tak terkecuali Indonesia. Untuk urusan yang satu ini–latahisme–memang telah menjadi budaya kita. Kita latah dalam segala hal: dari model pakaian, makanan dan minuman, jenis musik, sampai program televisi.

Ketika Kuch Kuch Hota Hai ‘booming’ pada tahun 1999, misalnya, mendadak masyarakat negeri ini menjadi penggemar berat film India. Berbagai versi lagu dan film tersebut dibuat dan semua laris manis. Sewaktu Inul dengan kontroversial memperkenalkan goyang ngebor–dan sukses besar–banjir goyang pun melanda: ada goyang ngecor, vibrator, dan nyosor. Ketika film bertema kuntilanak membajiri rumah produksi, tema sejenis seperti genderuwo, jelangkung, suster ngesot dan rekan-rekannya ramai-ramai ikut syuting.

Begitu juga dengan kontes idol-idolan ini; begitu banyak acara serupa diputar di televisi kita. RCTI sukses dengan Indonesian Idol 2004-2007, Indosiar dengan AFI I-IV dan Mamamia, TPI dengan KDI, tak ketinggalan pula stasiun-stasiun lain dengan format ‘serupa tapi tak sama’ menghiasi layar kaca. Dan pemirsa ‘dipaksa’ menonton dan berpartisipasi di dalamnya.

‘Kematian’ penyanyi
Menurut Theodor Adorno (1944), seorang alumni mahzab Frankfurt, produksi dan konsumsi budaya dalam masyarakat kapitalis sudah ‘terstandardisasi.’ Kontes idol-idolan, dalam hal ini, juga sebenarnya hanya mengikuti pola dan standar: audisi, babak final, eliminasi, dan juara. Begitu semuanya dalam kontes-kontes serupa. Lalu, sebagai jembatan pola tersebut adalah dengan mengirimkan SMS sebagai pengganti voting untuk menghitung jumlah suara yang masuk.

Dalam kontes yang sejatinya merupakan medium pencarian bakat menyanyi ini, penonton diminta untuk mengirim SMS sebanyak-banyaknya kepada peserta yang disukainya. Nantinya, perolehan SMS ini akan menentukan apakah sang penyanyi akan tetap bertahan dalam kompetisi atau harus tereliminasi.

Tak dapat dihindarkan bahwa yang berkompetisi pada akhirnya adalah para pemirsa dan fans, bukan penyanyi, apalagi juri. Dalam konteks ini, para peserta kontes idol-idolan sebenarnya telah ‘mati’ sebelum jadi idola. Mereka tidak lagi diperhitungkan berdasarkan kemampuan menyanyi mereka, tetapi berdasarkan tingkat popularitas mereka. Yang menjadi persoalan bukan lagi kontrol suara atau musikalisasi, melainkan kemampuan persuasif dalam menjaring fans sebanyak-banyaknya. Komentar juri sedikit banyak memengaruhi penilaian terhadap peserta, namun, kekuasaan tetap berada di tangan penonton.

Dalam suatu komunitas budaya populer, menurut Dominic Strinati (1995) dalam bukunya Popular Culture: An Introduction, masyarakat dipicu untuk ‘mengingkari’ upaya berpikir rasional dan menciptakan respon-respon sentimental mereka sendiri. Mereka digiring untuk melawan ‘rangsangan intelektual’ dan dijadikan sebagai sasaran empuk konsumerisme, iklan, impian, dan fantasi yang laku dijual. Maka tidaklah mengherankan jika penyanyi yang berkualitas bisa saja tersingkir di babak-babak awal, karena hal tersebut bukanlah masalah besar bagi produsen budaya massa. Sedangkan, pihak korban adalah pemirsa yang menghabiskan pulsa mereka untuk memilih sang idola.

Televisi, media utama budaya populer, adalah penyalur yang sempurna untuk hal tersebut. Terlebih lagi, karena masyarakat kita masih terbiasa dengan budaya lisan, maka menonton televisi, yang dilengkapi perangkat audiovisual, adalah kenikmatan yang tak tertandingi. Kita memuja televisi dan idola-idola kita yang tampil di di dalamnya lebih dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, penonton ternyata sudah ‘mati suri’ dalam pemujaan semu. Kita selalui ‘dihantui’ oleh harapan-harapan yang tidak pasti akan kejadian-kejadian di dalam televisi.

Fetisisme komoditi
Pernyataan di atas dapat dikategorikan berkenaan dengan implikasi teori Karl Marx, tentang fetisisme atau pemahaman Adorno tentang budaya populer. Fetisisme komoditi merupakan landasan teori bagaimana bentuk-bentuk budaya populer seperti program Asian Idol dan sejenisnya berfungsi mengamankan dominasi modal ekonomi, imej, politis, maupun ideologis yang berkelanjutan. Direktur Asian Idol, Daniel Hartono, sendiri tidak menampik fakta bahwa acara tersebut memang bertujuan mempertajam citra dan meraup untung yang sebesar-besarnya. Biaya produksi yang nyaris lima milyar Rupiah tertutupi oleh berjibunnya sponsor dan iklan yang masuk. Namun, yang jadi korban (sekali lagi) adalah para pemirsa. Mereka seolah-olah terbius untuk menghabiskan pulsa mengirim SMS sebanyak-banyaknya pada kontestan idol-idolan.

Pekan ini sang penyanyi berada di grup aman karena perolehan sms yang tinggi. Masyarakat dan konsumen acara idol-idolan akan memuja-muja banyaknya sms yang mereka kirim untuk sang idola daripada kualitas idola itu sendiri. Sifat memuja (fetish), menurut Adorno dalam bukunya Dialectics of Enlightement (1944), pada musik terletak pada quid pro quo (sesuatu yang diberikan atau dikembalikan sebagai balasan). Pada fetisisme komoditi, azas manfaat diambil alih oleh azas pertukaran.

Para pemuja kontes idol-idolan, oleh karena itu, telah ‘dipaksa’ berpartisipasi aktif dalam produk budaya massa tersebut dengan berpacu mengirimkan SMS sebanyak-banyaknya. Sebagai gantinya–jika pilihannya menang dan lolos ke babak berikutnya–mereka akan mendapatkan kepuasan dan kebanggaan karena telah berperan serta dalam suksesnya sebuah produksi.

Namun, yang tidak disadari adalah pada saat itu mereka hanya mengalami euforia semu dan kesadaran palsu, karena pada akhirnya, satu-satunya pihak yang diuntungkan adalah produsen budaya populer. Konsumen ‘dijebak’ dan ‘dikurung’ dalam lingkaran pemujaan atau fetisisme terhadap budaya populer, sehingga mereka menjadi pasif, lemah, dan rentan terhadap manipulasi dan eksploitasi. Manfaat tidak lagi bisa mendapat tempat pada masyarakat yang telah diracuni oleh sifat fetish dan, menurut Adorno, inilah ‘rahasia sejati’ keberhasilan konspirasi kapitalisme dengan budaya populer.

Asian Idol, dalam konteks ini, merupakan puncak (untuk saat ini) fetisisme komoditi budaya populer, terutama dalam hal program televisi. Kita adalah korban fetisisme komoditi di mana relasi sosial dan apresiasi budaya diobjektifikasi melalui konteks uang dalam pengertian jumlah pulsa yang dihamburkan untuk acara ini. Namun demikian, untuk komoditi-komoditi budaya seperti musik dan televisi, karena melahirkan suatu hubungan ‘langsung’ dengan apa yang kita pertukarkan, lanjut Adorno, asas pertukaran secara licik mengambil alih asas manfaat sedemikian rupa sehingga ia bisa menyamarkan dirinya sebagai objek ‘kenikmatan.’

Pada akhirnya, diharapkan munculnya penonton yang kritis (bukan sinis) terhadap gejolak budaya populer. Ada tiga alasan kuat untuk bersikap kritis. Pertama, budaya populer atau budaya massa menyita waktu dan energi. Daripada hanya duduk terpaku di depan televisi, lebih baik waktu dan energi digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih konstruktif dan bermakna, misalnya kesenian, olahraga, atau politik. Kedua, budaya populer jelas memiliki dampak yang merugikan terhadap partisipannya; membuat mereka menjadi malas, pasif, melemahkan, sehingga rentan menjadi korban manipulasi dan eksploitasi. Ketiga, budaya populer akhirnya, perlahan-lahan tapi pasti, akan menyingkirkan budaya dan kesenian rakyat. Hal terakhir ini mungkin adalah yang paling menakutkan: di tengah gencarnya klaim negeri lain terhadap budaya dan kesenian kita, jangan sampai ia ikut ditelan pula oleh budaya massa.

Industri budaya dapat mengeksploitasi dan mengerahkan pikiran dan tenaga manusia. Industri budaya populer menawarkan bentuk dan kuantitas (form and quantity), bukannya substansi dan kualitas (substance and quality). Ia hanya memberikan pemuasan semu dan kebutuhan palsu sebagai pengalihan terhadap berbagai persoalan nyata yang seharusnya lebih dapat menyita perhatian kita. Dalam hal ini, budaya populer telah mengambil alih kesadaran massa. Ia mencegah masyarakat melawan sistem kapitalis, maupun berusaha membentuk sebuah masyarakat alternatif di mana individu bisa bebas, lepas, dan bahagia.

*Artikel ini telah dimuat di Harian Padang Ekspres, Minggu 13 Januari 2008